Main Area

pesparawi xiii
ulang tahun ke 36

Main

DKPP Berhentikan Sementara 5 Komisoner KPU Mimika

Suasana sidang DKPP yang digelar di Jakarta/ Foto : Dok Tabukanews.com

TIMIKA, TABUKANews. com - Lima komisioner KPU Mimika akhirnya diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) karena terbukti melakukan sejumlah pelanggaran dalam melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Mimika 2018.

Penetapan tersebut diputuskan melalui sidang putusan DKPP Nomor 34/DKPP -PKE-VII/2018 yang dipimpin oleh ketua sidang Harjono di ruang sidang DKPP lantai 5 Jalan MH. Thamrin nomor 14 Jakarta Pusat, Rabu (18/4) malam.

Dalam sidang semalam, DKPP mengeluarkan lima putusan terkait aduan pasangan Eltinus Omaleng-Yohanes Rettob nomor 17/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor  34/DKPP-PKE-VII/2018.

Poin pertama dalam putusan tersebut menyebutkan DKPP mengabulkan pengaduan pengadu (Omtob) untuk sebagian.

DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I Ocepina Magal,  teradu II Alfrets Petupetu, Yoe Luis Rumaikewi,  Derek Mote, dan teradu V Reinhard Gobai selaku ketua merangkap anggota dan anggota KPU Kabupaten Mimika.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada kelimanya, sampai keputusan KPU Kabupaten Mimika terkait syarat calon pasangan calon Hans Magal dan Abdul Muis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, dikoreksi oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan ini dibacakan.

Sementara pada poin kelima, DKPP memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan tutusan ini.

Dilansir dari laman www.dkpp.go.id, DKPP,  dalam amar putusan disebutkan, Tim hukum pasangan Omtob yang dikomandani  Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra cs, menggugat lima Komisioner KPU karena telah melakukan sejumlah pelanggaran kode etik dalam tahapan pilkada Mimika.

Pihak Omtob menilai KPU secara sengaja, terstruktur dan masif, menerima dan meloloskan pasangan Hans Magal dan Abdul Muis. Padahal Abdul Muis, pernah menjabat sebagai Bupati Mimika sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131-91- 2794 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013.

KPU melakukan pelanggaran terhadap peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017. Dalam aturan ini terdapat formulir BB.1.KWK yang memuat surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai bupati/wakil bupati di daerah yang sama, sehingga tim hukum Omtob menilai Abdul Muis tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Tim hukum Omtob juga beranggapan, tindakan KPU dengan meloloskan pasangan HAM ditenggarai karena calon bupati Hans Magal, merupakan saudara kandung Ketua KPU Ocepina Magal.

KPU melakukan kesalahan melalui Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU.KAB 031.434172/2017 tanggal 08 september 2017 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT)Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan dan persebaran dukungan bagi bakal calon perseorangan sebanyak 22.273

Tim hukum Omtob juga beranggapan, bakal calon independen yang menyerahkan syarat dukungan tidak mencapai 22.273, berkas B1-KWK tidak lengkap, tidak dilaksanakan pleno di Distrik Mimika Timur oleh PPD dan terdapat banyaknya dukungan ganda namun semuanya diloloskan KPU.

KPU tidak kosekwen melaksanakan tahapan, program dan penyelenggaraan pilkada yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan nomor 04/Kpts/KPU/KAB.031.434172/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Selain itu, tim hukum Omtob menilai, perekrutan anggota PPS tidak sesuai mekanisme karena tidak berdomisili di kelurahan dan desa dimana mereka ditempatka. Bahkan ada yang tidak mengikuti tes namun dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi di tingkat PPS tidak berjalan sebagaimana mestinya. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika