Main Area

Main

Dikeluarkan Pergub, Terjawab Masalah Hak-hak Guru

Suasana pertemuan antara Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Wakil Bupati Mimika dan puluhan guru SMA dan SMK Se- Mimika / Foto: Ricky Tabukanews.com

 Timika, Tabukanews.com - Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Papua Alo Jopeng melakukan pertemuan bersama guru-guru SMA dan SMK untuk menindaklanjuti permasalahan mogok yang disebabkan hak-hak guru seperti Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Uang Lauk Pauk (ULP) dan insentif belum dibayarkan setelah adanya pelimpahan kewenangan Satuan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Papua.

"Masalah pelimpahan pegawai ini tidak diikutkan dengan pelimpahan anggaran dan itukan menjadi beban Provinsi, jadidi sebenarnya belanja pegawai itu masih ada di DAU Kabupaten," kata Ali Jopeng saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan guru-guru SMA dan SMK di sekolah SMA Negeri 1 Mimika, Senin (22/10).

Ia menjelaskan, adanya pelimpahan kewenangan pegawai SMA dan SMK e Pemprov bukan hanya dialami oleh Kabupaten Mimika, tapi hal yang sama terjadi juga pada beberapa kabupaten lain di wilayah Papua, namun secepatnya diselesaikan setelah adanya inisiatif dari Pemkab setempat.

"Kami harapkan masalah ini bisa diselesaikan di Kabupaten, bukan hanya Kabupaten Mimika tapi didaerah lain itu juga sama hanya karena inisiatif daerah," jelasnya.

Ia mengungkapkan, persoalan yang terjadi disebabkan pada perencanaan anggaran tahun ini yang direncanakan tahun 2017 yang tidak mengakomodir hak-hak guru setelah Satuan Pendidikan Menengah diambil alih oleh Pemprov Papua.

"Sebenarnya bukan Pergub yang terlambat, sebenarnya dari sisi perencanaan anggaran tahun 2018 sudah direncanakan tahun 2017," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati  (Wabup) Mimika Yohanis Bassang, SE. M. Si ketika diwawancarai mengatakan, Pergub yang di keluarkan oleh Pemprov Papua bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan guru-guru SMA dan SMK dan masih jadi tanggung jawab Kabupaten/Kota. Apabila tidak terbayarkan ditahun ini akan diakomodir ditahun 2019 sebagai pembayaran kekurangan.

"Jika itu tidak dianggap ditahun 2018 itu akan dianggarkan dalam tahun anggaran 2019 sebagai pembayaran kekurangan," kata Wabup Bassang.

Artinya dalam suatu pemerintahan menjelaskan sebuah hirarki sehingga keputusan Pergub yang dikeluarkan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

"Pemerintah daerah jelas tunduk pada keputusan gubernur," terangnya. (Rfl)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika