Main Area

pesparawi xiii
ulang tahun ke 36

Main

Dewan Temukan Ada Pungli di PPI Pomako

Anggota DPRD Fraksi Gerindra , Muhammad Nurman S Karupukaro, Parjono dan Tanzil Azharie/Foto : Tim Tabukanews.com

Timika, TabukaNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Mimika dari Fraksi Partai Gerindra, mendapati ada oknum tertentu yang melakukan pungutan liar atau pungli terhadap  pelaku usaha di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako salama ini dan sudah berlangsung lama.

Nurman Karupukaro mengatakan kedatangan anggota dewan ke Pelabuhan pendaratan ikan untuk mengecek ada indikasi praktek pungutan liar atau Pungli secara kepada pelaku usaha dan ternyata benar pungutan liar itu ada.

“Hal ini sangat disayangkan,dimana Pelabuhan PPI ini kan dibangun oleh pemerintah. Dan ternyata ini dinikmati oleh segelintir orang yang mematok harga dengan kepentingan pribadi hal ini yang tidak diinginkan.” Ujar Norman.

Karena menurutnya, Pembagunan PPI ini dibangun oleh pemerintah oleh uang rakyat, bagaimana masyarakat mau menikmati kalau ada oknum oknum ini sering mengajak dan mendapatkan hasil dari keuntungan yang tidak sah.

“DPRD sudah membuat perda,tentang retribusi, beberapa tempat yang ada di pelabuhan PPI Pomako. Perda ini telah ditetapkan di Tahun 2019 lalu dan di Tahun 2020 ini diharapkan bisa berjalan.” Jelasnya.

Nurman menilai bahwa adanya praktek pungli ini karena adanya kekosongan, dimana pemerintah tidak melaksanan perda yang telah ditetapkan harusnya Perda ini dibuat dan dilaksanakan.

Berharap kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika untuk menjalankan perda yang ada agar tidak ada pungutan liar oleh oknum oknum tertentu, sehingga masyarakat nelayan dan warga Mimika dapat menikmati fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.

Karena ini adalah harapan dari pemerintah pusat dan bupati bagaimana mempersingkat birokrasi dan diharapkan di PPI ini juga mendatangkan PAD untuk pemerintah.

Sementara itu Anggota DPRD lainya dari Fraksi Gerindra Imam Parjono mengakui bahwa benar kegiatan pungli ini ada dan sudah berjalan cukup lama.

Sehingga, setelah penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Mimika, Anggota DPRD Mimika akan melakukan diskusi dengan Bupati Mimika untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di PPI Pomako.

"Ini merupakan perintah Bupati, terkait adanya laporan pungli itu. Ketika saat kunjungan Dewan dengan pihak pembeli ikan dan ternyata mereka membenarkan adanya pungli itu, apa yang dilaporkan kepada DPRD dan setelah mendengar langsung dari pembeli ikan semuanya benar." kata Parjono.

Menurutnya, setelah kunjungan ini, pihak DPRD akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait supaya diberlakukan perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD di Tahun 2019 lalu sehingga kedepan ada PAD untuk pemerintah daerah.

“Kalau tidak dilakukan maka pungli pungli ini akan lari ke perut dari oknum oknum tersebut.” Terangnya. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika