Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika

Main

Dewan Minta Pembangunan Kantor Baru OPD Harus Terpusat di Kantor Pemerintahan SP 3

Timika,TabukaNews.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Mimika Karel Gwijangge meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak membangun kantor baru tersendiri, yang jauh di luar Sentra Pemerintahan SP 3.

Hal ini membuat layanan pemerintah antar OPD berpotensi renggang karena ada kendala jarak yang berjauhan. Belum lagi adanya potensi sengketa kepemilikan tanah yang mengancam aset milik Pemkab Mimika seperti di beberapa tempat.

Kepada wartawan, Kamis (27/5), Karel membeberkan, perihal pembangunan kantor di luar Sentra Pemerintah SP3 juga pernah diajukan pemerintah periode sebelumnya namun ditolak pihak legislatif kala itu.

Dicontohkannya di periode lalu kantor BKD Mimika hendak dibangun di seputaran Kota Timika yaitu di dekat Kantor SAS, Kelurahan Kwamki, namun rencana itu ditolak DPRD periode lalu sebab dinilai tidak efisien karena jauh dari Kantor bupati. 

Demikian pula sekarang, pembangunan Kantor Dinas Pendidikan saat ini yang hendak dibuat di SP 5 jauh dari Kantor Bupati SP 3 dimintanya untuk tidak dilanjutkan. Pembangunan tahap satu itu dianggarkan menelan dana sebesar hampir 9 miliar rupiah.

Menurut Karel, Legislator senior asal PDI Perjuangan itu, masih luas lahan kosong di belakang Kantor Pemerintah yang bisa dibangun untuk keperluan kantor-kantor OPD yang memang memerlukan pembangunan gedung baru yang lebih representatif agar pelayanan pemerintah berjalan lebih baik kepada masyarakat Mimika.

Namun di balik keperluan OPD itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan urgensi dan prioritas program di masa pandemi Covid-19 ini. Di mana instruksi pemerintah pusat mengarahkan seluruh pemerintah daerah fokus pada penganggaran program penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi. Di samping itu di Mimika juga berprioritas pada kegiatan suksesi PON 20 Papua dan Pesparasi 13 Tanah Papua. Sehingga segala program OPD di luar unsur tadi seharusnya belum perlu dilakukan.

Sementara itu anggota DPRD Mimika lainnya Julian Solossa mengungkapkan, OPD pemerintah diminta untuk tidak mengerjakan program di luar yang telah disepakati antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Mimika dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika, yaitu yang telah dituangkan dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2021.

Solossa mengungkapkan, apabila ada kegiatan di luar APBD yang dieksekusi oleh OPD pemerintah maka itu dianggap sebagai program siluman, yang bisa menjadi temuan dan bisa diganjar tindak pidana penyelewengan anggaran. 

DPRD Mimika berencana akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas terkait untuk menelusuri program pembangunan kantor baru Dinas Pendidikan Tahap 1, yang sedang ramai disoroti baik di media sosial masyarakat maupun di media massa mainstream.

Julian Solossa Legislator Komisi C DPRD Mimika asal PDI Perjuangan itu menambahkan, bila dalam RDP nanti didapati program pembangunan kantor baru Dinas Pendidikan Mimika sebesar 8,9 milyar rupiah lebih itu muncul dari luar APBD maupun kebijakan Bupati Mimika, maka kegiatan fisik itu akan diberhentikan.

Sorotan ini merupakan bentuk pengamalan Trifungsi DPRD Mimika dalam rangka Fungsi Pengawasan yaitu kewenangan DPRD mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. (tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika