Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Dewan Berharap Biaya Rapid Test Ditanggung Pemerintah Daerah

Timika, TabukaNews.com - Walaupun sudah ada surat edaran (SE) dari Kemenkes RI mengenai batasan tarif tertinggi rapid test antibodi hanya Rp 150 ribu. Pemda masih tetap memberlakukan biaya rapid tes Rp 600 ribu, sehingga sebagian Anggota DPRD Mimika sangat berharap biaya tersebut itu bisa ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu anggota Komisi C DPRD Mimika, Leonardus Kocu bahwa dengan anggaran penanganan Covid -19 di Mimika sangat besar, yakni Rp150 miliar, namun rapid tes masih dibebankan kepada rakyat.
"Tidak salahnya juga kalau bisa membayarkan buat masyarakat untuk melakukan rapid test. Karena kita semua tahu dalam kondisi pandemi ini masyarakat tidak boleh dibebankan dengan berbagai pembiayaan," ungkapnya ketika ditemui di Kantor DPRD Mimika, Rabu (8/7/20).
Politisi Partai Perindo ini mengatakan bahwa tarif Rp150 ribu yang sesuai dengan surat edaran Kemenkes itu untuk urusan pribadi atau permintaan perorangan. Sedangkan untuk urusan dinas akan dibiayai oleh anggaran pemerintah, jika ada perjalanan dinas.


"Jadi Pemkab melalui Tim Gugus juga harus menjelaskan apa tujuan pungutan biaya Rp 150 ribu itu, supaya tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat," kata Leonardus.
Selain itu,dirinya juga mendukung dan mengusulkan agar Pemerintah Daerah segera mengevaluasi kembali SK Bupati terkait pungutan biaya rapid test sebesar Rp600 ribu.
"SK Bupati itukan bisa dievaluasi dan disesuaikan dengan petunjuk dari Pemerintah Pusat. Jadi yang kemarin itukan belum ada respon dari pemerintah pusat, makanya Bupati keluarkan kebijakan untuk mengantisipasi kebutuhan daerah," ujar Leonardus. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika