Main Area

pesparawi xiii

Main

Deklarasi Kampanye Damai Ilegal, Parpol Tidak Hadir

Kampanye Damai yang digelar hari ini dengan konvoi keliling kota Timika,Selasa (20/3) / foto : dok tabukanews.com

TIMIKA, TABUKANews.com - Deklarasi Pilkada damai yang digagas KPU Mimika pada Selasa ( 20/3) hari ini tidak dihadiri hampir semua partai politik (Parpol).  Deklarasi itu dianggap ilegal karena semua pasangan calon (paslon)  berstatus 'status quo' setelah SK KPU Nomor 5 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika sudah dibatalkan Panwas Mimika.

Mengenai status quo Pilkada Mimika diakui saksi ahli KPU dan saksi ahli OMTOB selaku  penggugat dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PT TUN)  Makassar pekan lalu. Pada sidang tersebut,  hakim mengamini pembatalan SK nomor 5 oleh Panwas Mimika bersifat mutlak dan berlaku untuk semua isi SK.

"Kami tidak hadir, " ujar ketua PDIP Mimika Yohanes Felix Helyanan.

Hal senada ditegaskan pimpinan Partai Golkar, Eltinus Omaleng. " Itu ilegal,  sekarang Pilkada Mimika status quo sambil menunggu putusan hukum PT TUN Makassar,  karena SK penetapan Nomor 5 sudah dibatalkan," tegasnya.

Begitupula,  Partai Nasdem dan sejumlah partai lain sudah menyatakan tidak hadir. "Khusus partai Perindo kami tidak hadir,  itu kegiatan ilegal, " ucap Ketua Perindo Mimika H Munawir Yakub.

Salah seorang pimpinan partai mengatakan,  KPU Mimika sengaja memaksakan proses agar tetap dilakukan publik hanya demi menciptakan opini publik bahwa apa yang dilakukan KPU sudah sesuai prosedur.

"Mereka sengaja teruskan proses ini supaya seolah-olah tidak ada masalah dengan Pilkada Mimika. Kami mau tegaskan,  Pilkada Mimika sedang status quo,  kegiatan KPU ilegal. Kita harus tunggu keputusan hukum," ungkapnya.

Dikatakan,  putusan hukum baik dari DKPP maupun PT TUN merupakan  landasan untuk kelanjutan Pilkada Mimika.

"Sekarang silahkan mereka buat kegiatan,  anggap saja penghibur. Karena putusan hukumlah yang harus dijalankan, "paparnya.

Bukan hanya partai,  sejumlah paguyuban di Mimika juga tidak menghadiri kegiatan tersebut.

"Kami tahu ini ilegal, " ungkap beberapa ketua paguyuban.

Mereka bahkan menuding KPU Mimika sudah terlalu jauh keluar dari aturan.

"KPU Mimika bertindak seakan-akan negara ini tidak punya aturan. Tanpa malu-malu mempolitisir aturan. Tanpa rasa bersalah secara jelas-jelas mengabaikan aturan Pilkada, " pungkas seorang ketua paguyuban. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika