Main Area

Main

Dari Acara Deklarasi Damai, Masyarakat Mimika Sepakat Jaga Kedamaian

Foto bersama Wakil Bupati dan Forkompimdah dan elemen masyarakat setelah penandatanganan Deklarasi Damai di gedung Eme Neme Yauware./ Foto: Tim/Tabukanews.com

Timika, Tabukanews.com – Seluruh elemen masyarakat Mimika dari berbagai suku, agama dan ras, Kamis (12/9/19). Bersama Pemerintah Daerah dan Forum Pimpinan Daerah bersepakat untuk menjaga Kabupaten Mimika aman dan damai.  

Hal tersebut tertuang dalam 10 poin pernyataan sikap yang ditandatangani Pimpinan  Daerah, Forkompinda serta seluruh elemen masyarakat yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yauware.  

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, S.IK, MH mengatakan, deklarasi damai yang difasilitasi oleh Polres Mimika  yang dihadiri oleh Pemkab Mimika, komandan satuan dan elemen masyarakat untuk melakukan konsolidasi dan mempererat tali persaudaraan pasca pesta demokrasi beberapa waktu lalu juga menyikapi beberapa kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir.

Menurutnya, pesta demokrasi telah selesai yang mana perbedaan pandangan politik merupakan hal yang biasa, dan sebaiknya dilupakan untuk menyongsong hari depan Mimika yang lebih baik.

"Hari ini kita melaksanakan acara deklarasi damai, dimana kita mengundang dari Forum Pimpinan Daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk konsolidasi, silaturahmi, karena beberapa waktu lalu kita sempat terpisah dari kepentingan politik pemilu 2018 dan 2019 dan sudah selesai semua sampai pelantikan bupati dan akan dilantik legislatif," kata Kapolres.

Terlepas dari adanya aksi unjuk rasa tanggal 21 Agustus lalu, sebaiknya tidak dilakukan dengan cara aksi demo yang bisa saja berujung anarkis, namun bagaimana pemerintah membuka ruang dialog sehingga semua permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik.

"Ada permasalahan unjuk rasa kemarin itu kita buka dalam bentuk forum dialog dan mendapat dukungan dari semua masyarakat Mimika," ungkapnya.

Ia berharap deklarasi yang dilakukan saat ini bukan hanya formalitas atau seremonial belaka tapi bagaimana inti dari deklarasi tersebut yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sementara itu Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, S. Sos. MM dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tatap muka yang dilakukan saat ini dinilainya sangat positif dan tidak hanya dilakukan ditingkat pimpinan tapi sebaiknya dilakukan kelompok, paguyuban dan LSM agar deklarasi damai yang dilaksanakan bisa diimplementasikan disemua lini.

"Kegiatan seperti ini saya kira harus ada dialog-dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat, suku supaya menjaga deklarasi yang kita canangkan hari ini," kata Wabup.

Sebab. menurutnya, masyarakat Mimika sangat heterogen atau campuran berbagai suku bangsa agama ras, yang mana hampir seluruh perwakilan masyarakat di dunia ada di Indonesia, sehingga deklarasi damai tersebut harus digaungkan dari Mimika sebagai tolak ukur sebuah kota yang damai.

"Masyarakat Mimika ini sangat heterogen, kalau mau dibilang Kabupaten Mimika ini hampir seluruh masyarakat di dunia ini ada disini sehingga Mimika harus dijadikan sebagai barometer untuk bisa menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan  bernegara," terangnya. (tim)

Berikut 10 poin pernyataan damai :

1) Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945

2) Menjunjung tinggi HAM, nilai-nilai luhur keberagaman agama, budaya dan adat istiadat dalam mengaktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika dalam bingkai NKRI

3) Bersatu padu dan bersinergi dalam upaya menjaga, mempertahankan dan memelihara stabilitas Kamtibmas guna mewujudkan Kab. Mimika menjadi zona damai dan bermartabat.

4) Menolak segala bentuk upaya dan tindakan yang bertujuan  memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

5) Menolak segala bentuk upaya dan tindakan aksi massa yang berujung pada terjadinya kekacauan dan perilaku anarkhis yang merugikan semua pihak dan mengganggu ketertiban umum.

6) Menolak segala bentuk tindakan dan perilaku yang bernuansa Sara, intimidasi, diskriminasi, ujaran kebencian dan rasisme

7) Menolak segala bentuk upaya dan tindakan yang dapat menimbulkan pertikaian antar kelompok masyarakat yang berujung terjadinya konflik sosial.

8) Menolak segala bentuk penyalahgunaan fasilitas medsos dalam penyebaran berita bohong (hoaks) yang menyesatkan masyarakat

9) Mendukung dan mensukseskan progam-progam pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi rakyat

10) Mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan/perhelatan Pesparawi dan PON 2020.

 

 

 

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika