Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Biaya Non ASN Pemda Mimika Pertahun Mencapai 100 Milyar

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Marthen Paiding/Foto : Tim

Timika, TabukaNews.com –  Untuk membayar gaji non ASN atau honorer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, mengalokasikan anggaran mencapai Rp100 miliar setiap tahun, dengan jumlahnya mencapai 2.525 orang.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Marthen Paiding mengungkapkan, dengan angka yang cukup fantastic mencapai Rp 100 miliar,  ini cukup membebani APBD Mimika oleh sebab itu Pemkab Mimika melakukan pengurangan terhadap tenaga honorer.

 “ Rp 100 milyar itu sangat banyak loh !, dan sangat memberatkan APBD oleh dengan efisiensi pengurangan honorer kami lakukan pengurangan, terutama yang tidak mengantongi SK Bupati,” tutur Marthen diruang kerjanya, Jumat (12/1).

Marthen menjelaskan setiap honorer rata-rata menerima honor sekitar Rp 4 juta setiap bulannya, sehingga dengan upah tersebut dikalikan dengan 2.525 maka setidaknya Rp 10,1 miliar. itu beban yang ditanggung pemerintah setiap bulannya.

Maka agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) maka harus dilakukan pemangkasan.

“Pemberhentian honorer ini, akan disesuaikan dengan beban kerja di setiap OPD,  dan pemberhentian ini akan dilakukan disemua OPD tanpa terkecuali, bahkan hingga tingkat Kelurahan dan Distrik,” jelasnya.

Marthen mengungkapkan dari jumlah 2.525 orang, ternate yang paling banyak ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang jumlahnya mencapai 800 orang. Namun belum ada informasi lebih jauh mengenai berapa tenaga honorer yang mengantongi SK Bupati dan berapa yang menggunakan SK Dinas.

“Dari semua OPD yang terbanyak pegawai honorer adalah Dinas Kesehatan 800 orang lebih,” Ungkapnya.

Menurut Marthen dari Inspektorat sudah melakukan indentifikasi, banyak honorer yang terdata namun tidak menjalankan tugas, sehingga itu yang nantinya akan menjadi prioritas Pemda untuk dilakukan pemecatan

“Kita lihat dari sisi kehadiran juga, kenapa kita harus bayar terus baru tidak pernah masuk kantor, lebih baik dipecat saja,” ujarnya.

Kedepannya, Marthen mengatakan untuk pembayaran gaji honorer tidak lagi dianggarkan di setiap OPD melainkan langsung ke Bagian Pengelolah  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika