Main Area

Main

Berkas Perkara Komisioner KPUD Mimika Dikembalikan ke Penyidik

Suasana di depan Sekretariat Gakumdu saat menggelar beberapa perkara paslon beberapa waktu lalu/ foto |: dok Tabukanews.com

JAYAPURA, TABUKANews.com - Berkas perkara Komisioner Mimika dan Panwas Mimika dikembalikan ke penyidik sentra gakkumdu. Pengembalian ini dikarenakan unsur yang disangkakan tidak memenuhi unsur pidana. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Sugeng Purnomo usai mengikuti buka puasa bersama di gedung negara Jayapura, Rabu (30/5).

“Saya luruskan dulu mengenai pemberitaan yang berkembang bahwa semua komisioner KPUD Mimika ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Jadi yang kami terima dari dua berkas perkara hanya ada 2 nama, sementara untuk Panwaslu Mimika ada 3 nama,” kata Sugeng.

Sugeng lebih lanjut mengatakan alasan pengembalian berkas kepada penyidik karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Misalnya, untuk dugaan pelanggaran melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur atau bupati, namun kenyataannya saat ini pasangan calon tersebut sudah masuk menjadi peserta pilkada.

“Kalau bicara menggugurkan berarti dia tidak bisa menjadi paslon, tapi faktanya kan bisa,” kata Sugeng.

Disinggung mengenai keikutsertaan paslon OMTOB yang lolos setelah melalui gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), menurut Sugeng tetap tidak memenuhi unsur dalam pasal yang disangkakan yakni menghilangkan hak padahal faktanya sudah diterima.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, tidak mengatur mengenai kerugian materil ataupun immateril dalam kasus itu.

“Yang berkembang itu bahwa ada putusan PTTUN, kemudian dikeluarkan SK KPUD Nomor 12 untuk mengakomodir paslon ini dan tinggal berita acara yang belum ditandatangani. Kenyataannya kan sudah ditandatangani dan semua paslon yang melalui jalur PTTUN sudah diakomodir,” kata Sugeng.

 

Sementara untuk berkas perkara dengan tersangka 3 anggota Panwaslu Mimika, berpeluang untuk ditindaklanjuti tergantung dari penyidik melengkapi berkas perkara itu.

“Untuk Panwas ada potensi yang bisa kita ajukan. Kita sudah memberikan beberapa catatan kepada penyidik,” kata Sugeng yang enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai catatan yang diberikan kepada penyidik.

Dari data di lapangan,  ada dua berkas perkara yang diajukan penyidik Sentra Gakkumdu ke Kejati Papua. Satu berkas memuat dua nama komisioner KPUD Mimika yakni Theodora Ocepina Magal dan Alfrets Petupetu. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Sementara, satu berkas lainnya berisi 3 nama komisioner Panwaslu Mimika yakni, Johanes Wato, Toni Lehander Agapa, dan Imelda Ohee. Ke-3 komisioner Panwaslu ini disangkakan melanggar Pasal 193B ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. 

Namun semua kasus yang dilaporkan ke sentra gakkumdu memiliki batas waktu. Ketika hal ini ditanyakan kepada Kajati apakah ada kesengajaan menunda waktu, Kajati enggan menjawab.(tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika