Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Begini Pandangan Seluruh Fraksi DPRD Mimika


Timika,TabukaNews.com -  Sebanyak enam Fraksi DPRD Mimika kembali memberikan tanggapan RPJMD 2020-2024 pada rapat paripurna II masa sidang II DPRD Kabupaten Mimika yang berlangsung di ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Senin (13/7).
Rapat Paripurna II masa sidang II ini merupakan kelanjutan dari Rapat Paripurna  I masa sidang II tentang pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2020-2024, Jumat (10/7) lalu.
Dihadiri, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng, Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, pimpinan OPD, dan seluruh anggota DPRD Mimika.
Fraksi Partai Golkar dalam pandangan yang dibacakan oleh Ketua Fraksi,Mariunus Tandiseno, sangat mendukung Raperda tentang RPJMD. Juga memberikan masukan dalam memperjuangkan masyarakat di enam bidang, diantaranya bidang pemerintahan, ekonomi,pendidikan, kesehatan, keuangan dan aset daerahserta bidang pembangunan dan infrastruktur.
Sementara Fraksi Partai Nasdem, yang disampaikan oleh Yustina Timang, menurutnya Raperda RPJMD merupakan Raperda strategis karena mempunyai dokumen perencanaan daerah untuk 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah.
“Berdasarkan isi tujuan pembangunan berkelanjutan isu rasional dan regional terdapat enam prioritas pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Mimika kedepannya.” Jelasnya.
Selain itu juga Fraksi Nasdem mempertanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen  RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut. Serta bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD untuk mengawali perubahan kultur masyarakat tersebut agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar.
Serta, bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD untuk mendorong pemerintahan infrastruktur daerah khususnya kawasan pesisir dan pegunungan. Bagaimana pemerintah daerah menetapkan sektor SDM untuk bisa punya daya saing dalam manatap perubahan-perubahan sosial dan memperkuat aksebilitas terhadap pekerjaan.
Pandangan umum dari Fraksi PDI-Perjuangan dibacakan oleh Yulian Salossa, memberikan mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tentang komitmennya untuk melaksanakan program-program berdasarkan beberapa isu tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan beberapa masukan, saran dan pertanyaan tentang isu tersebut yang harus dijelaskan dalam jawaban pemerintah daerah.

Selanjutnya pandangan dari Fraksi Gerindra, yang dibacakan oleh Nurman Karupukaro,bahwa untuk beberapa kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan isu dan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka isu nasional regional yang tertera 6 prioritas pembangunan untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten, diantaranya peningkatan SDM berbasis Iptek, meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah, pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan infrastruktur untuk mendorong akses yang belum merata, reformasi birokrasi dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.
Sementara Pandangan Fraksi PKB yang dibacakan oleh Miller Kogoya, bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020, ini merupakan mekanisme dan prosedur normatif dalam memberikan pendapat pada proses pengelolaan program pemerintah daerah.
RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah putusan awal 5 tahun kedepan yang isinya merupakan visi misi dan program kepala daerah yang sudah tentu akan menjadi kewajiban bersama dalam mengawas pelaksanaan RPJMD ini.
Dalam penyusunan RPJMD dari pemerintah daerah, Fraksi PKB selalu mendorong dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar selalu memperhatikan aspek yang menjadi trending isu dan sering dialami oleh masyarakat.
Fraksi PKB juga memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan RPJMD ini mengakomodir dan memperhatikan distrik-distrik yang berada di pegunungan maupun pesisir.
Sementara pandangan Fraksi Mimika Bangkit (gabungan dari Partai Demokrat, Perindo dan PSI), yang mana dalam pandangan yang disampaikan oleh Leonardus Kocu, bahwa sesuai dengan sambutan Bupati Mimika pada rapat Paripurna I masa sidang II, maka Fraksi Mimika Bangkit memberikan tanggapan, diantaranya peningkatan SDM berbasis Iptek, yang mana pemerintah daerah perlu menyusun langkah-langkah strategi yang real dan terukur dalam peningkatan kualitas SDM.
Kemudian terkait peningkatan ketertiban dan keamanan daerah,menurut Fraksi Mimika Bangkit bahwa kebutuhan rasa aman, nyaman dan tertib merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu faktor penghambat ketertiban dan Keamanan bukan bukan hanya urusan TNI/Polri tetapi juga merupakan tanggungjawab pemerintah daerah.
Sedangkan untuk pemenuhan pelayanan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Mimika Bangkit memberikan pandangan agar pemerintah daerah perlu evaluasi kembali mengenai pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah perlu evaluasi kembali faktor-faktor penyebab terhambatnya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah harus menyediakan sarana penerangan, menyediakan air bersih, menyediakan sarana komunikasi yang cukup untuk kebutuhan daerah.
Serta meningkatkan infrastruktur wilayah untuk mendorong akses yang belum merata, peningkatan reformasi birokrasi serta peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan.(tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika