Main Area

Pelantikan dprd mimika

Main

Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang PP APBD 2018, Wabup Jhon Rettob Sampaikan Jawaban Bupati

Wakil Bupati Mimika, Yohanes Rettob,S.Sos,MM saat menyampaikan Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Tentang PP APBD tahun anggaran 2018, Kamis (12/9)/ Foto : Tim

Timika,TabukaNews.Com- Mewakili Bupati Mimika,Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi atas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PP-APBD)Kabupaten Mimika tahun anggaran 2018.

Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi yang disampaikan oleh Wakil Bupati ini pada saat Rapat Paripurna III sidang III DPRD Kabupaten Mimika yang digelar di ruang Paripurna,Kamis (12/9).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika,Elminus B.Mom dengan didampingi oleh Ketua II DPRD Mimika,Nataniel Murib dan Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob.

Hadir dalam rapat tersebut selain pimpinan dan perwakilan Forkopimda,hadir pula sejumlah pimpinan OPD dan para tamu undangan.

Wakil Bupati, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati sehingga diberikan kewenangan untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi.

"Pemerintah juga juga menyampaikan terima kasih kepada dewan karena telah menerima dan membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Dan dalam pembahasan materi ini berlangsung dalam suasana saling mendukung antara legislatif dan eksekutif,"ungkap Wakil Bupati.

Beberapa jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Mimika yang disampaikan oleh Wakil Bupati,antara lain terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra mengenai kualitas hotmix Jalan Cenderawasih,yang mana dijelaskan oleh pemerintah bahwa pekerjaan Jalan Cenderawasih, Tiga Raja, check point, Kuala Kencana sudah dilakukan uji laboratorium dan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan RI perwakilan Provinsi Papua.

Dan pada pekerjaan tersebut, hasilnya telah sesuai dengan kontrak. Sedangkan untuk beberapa titik yang mengalami kerusakan itu diakibatkan karena masuknya air pada lubang core drill (aspal yang dilubangi pada waktu pemeriksaan) sehingga mengakibatkan kerusakan pada tempat-tempat tertentu, bukan pada kualitas aspalnya.

"Hal ini sekaligus menjawab tanggapan Fraksi Amanat Hati Rakyat,"ungkap Wakil Bupati.

Sementara mengenai lambannya pembangunan instalasi jaringan air bersih dikarenakan anggaran,sebab total estimasi  anggaran air bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.375 000.000.000, sedangkan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah baru sebesar Rp. 70.000.000.000,- sehingga perlu dukungan dewan untuk penyelesaiannya.

"Pemerintah daerah telah melakukan negosiasi dengan investor (pihak swasta) untuk menangani pekerjaan jaringan air tersebut dalam rangka penyelesaian serta pengoperasiannya,"ungkap Wabup.

Sedangkan untuk usulan tentang dukungan sarana dan prasarana dalam persiapan pemekaran Kabupaten Baru (Kabupaten Mimika Timur) telah menjadi perhatian pemerintah namun masih mengalami beberapa kendala karena daerah tersebut masih masuk dalam kawasan hutan lindung (taman nasional lorentz) sehingga masih perlu diproses penurunan status.

"Mengenai pemekaran kampung akan menjadi perhatian dan sementara dalam proses,"katanya.

Kemudian terkait pernyataan penyaluran dana desa tahun anggaran 2018,kata Wabup, itu telah disalurkan sesuai dengan mekanisme yang datur oleh undang-undang.

Sedangkan terkait menanggapi usulan penyelesaian tanah yang belum terselesaikan khususnya tujuh titik,kata Wabup,saat ini penyelesaiannya sedang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Dalam kesempatan tersebut,Wabup juga menanggapi soal kebijakan penarikan tenaga guru PNS yang mengajar di sekolah-sekolah swasta, bahwa penarikan guru PNS tersebut dilaksanakan berdasarkan pada peraturan bersama Menteri Pendidikan, Menteri PAN-RB dan Menteri Agama RI nomor 5/V/Pb/2014 dan nomor 14/PBM/2014.

"Untuk usulan tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Sentra Pendidikan akan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka perbaikan mutu pendidikan kedepan. Hal ini sekaligus menanggapi pandangan umum Fraksi

Kebangkitan Bangsa,"ungkapnya.

Terkait mengenai usulan tentang nama jalan dan distrik sesuai dengan adat dan budaya,kata Wabup,bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi usulan tersebut dan akan menjadi perhatian kedepan.

Sementara mengenai usulan pembuatan Perda tentang pengusaha Orang

Asli Papua (OAP), bahwa pemerintah daerah telah menetapkan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sedangkan Perda tentang pemetaan hak ulayat, sudah pernah diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD,  namun tidak disetujui oleh DPRD,"katanya.

Kemudian untuk penetapan presentase kuota tentang penerimaan CPNS,Wabup menyampaikan bahwa itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan telah dilaksanakan pada penerimaan CPNS tahun 2019. Sedangkan menanggapi mengenai usulan penyelesaian pembangunan terminal Bandara Mozes Kilangin,kata Wabup dipastikan akan beroperasi sebelum pelaksanaan PON XX tahun 2020.

"Terkait lapter perintis di Distrik Jila dan Distrik Bella sudah beroperasi, sedangkan lapter di Distrik Hoya masih dalam proses pengerjaan,"katanya.

Sementara jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Bulan Bintang terkait keuangan dan kualitas pelayanan RSUD, Wabup Jhon Rettob  menyampaikan bahwa permintaan tersebut telah diaudit baik keuangan maupun kinerja yang dilakukan setiap tahun anggaran oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Papua.

Disampaikan juga bahwa secara, pendapatan daerah pada APBD tahun 2018

Rp. 2.843.228.266.702 telah ditingkatkan dari APBD induk tahun anggaran 2018 menjadi Rp 3.036.960.569.975,- pada APBD perubahan tahun anggaran 2018.

"Ini sudah merupakan komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah, walaupun hanya mencapai target sebesar

99,49% dari target APBD perubahan tahun anggaran 2018 Rp.3.036.960 569.975,”katanya.

Sementara khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD perubahan tahun anggaran 2018,Wabup menyampaikan bahwa hal tersebut telah melampaui target rp. 338.016.532 373- atau dari rp. 319.489.197.071, dan realisasi sebesar 116,98 %.

"Mengenai pajak daerah berbagai upaya terus dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (pad), melalui beberapa hal,"ungkapnya.

Kemudian untuk jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Amanat Hati Rakyat mengenai pengelolaan dana hibah, Wabup menyampaikan,bahwa dalam penyaluran dana hibah tersebut sudah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah bansos yang bersumber dari APBD. 

"Dalam pelaksanaannya telah ditetapkan dengan keputusan bupati tentang penerima hibah yang telah direncanakan, selanjutnya pelaksanaan dan pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab penerima hibah,"ungkapnya.

Sedangkan tentang legalitas kepemilikan aset tetap (tanah),Wabup menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dengan melakukan proses sertipikat.

"Sementara aset tetap yang masih bermasalah ke depan akan ditempuh melalui jalur hukum,"ungkapnya.

Terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai tenaga medis sukarela yang berada di pedalaman,disampaikan Wabup bahwa saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pendataan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan penghasilan yang layak.

Sedangkan menjawab saran dan pendapat dari Fraksi terakhir,yaitu Fraksi Mimika Bersatu sehubungan dengan penyampaian dokumen APBD perubahan tahun 2019 dan

APBD tahun 2020, Wabup mengatakan,bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan untuk disampaikan sesuai dengan amanat undang-undang untuk di bahas dan ditetapkan bersama.

"Terima kasih atas dukungan Fraksi Mimika Bersatu terhadap terciptanya situasi keamanan yang kondusif menuju pelaksanaan PON dan Pesparawi tahun 2020,"ucapnya. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika