APBD Perubahan Diminta Tidak Pakai Perbup tapi Dibahas Bersama DPRD Mimika

 APBD Perubahan Diminta Tidak Pakai Perbup tapi Dibahas Bersama DPRD Mimika

Timika, TabukaNews.com - Pimpinan DPRD Mimika Periode 2019 -2024 yaitu Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme dan Wakil Ketua II Johannes Felix Helyanan mendesak agar Gubernur Provinsi Papua segera mengeluarkan SK pengaktifan kembali anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024. Selain itu juga meminta agar Pemkab Mimika tidak menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) dalam dalam penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Penegasan ini disampaikan keduanya kepada awak media di Grand Tembaga, Selasa (07/09/2021), menyikapi pemberitaan di media massa 6 September yang memuat bahwa Bupati Mimika Eltinus Omaleng akan menggunakan Perbup dalam penetapan APBD Perubahan tahun ini.

Menurut pria yang akrab disapa Jhon Thie itu, keanggotaan DPRD Mimika periode sekarang merupakan korban dari sengketa hukum yang sebenarnya telah selesai. Setelah Pemrov Papua melakukan putusan PTUN dengan mencabut SK Keanggotaan DPRD Periode sekarang, maka selanjutnya seharusnya tanpa berlama-lama Pemprov Papua mengeluarkan kembali SK yang baru sehingga tidak terjadi kekosongan lembaga legislative di Mimika yang berdampak roda pemerintahan di Mimika berjalan pincang.

Ia menyatakan DPRD Mimika periode sekarang tidak bersengketa dengan pihak manapun. Sehingga harusnya bisa kembali bertugas menjalankan Tri-Fungsi Dewan, apalagi menghadapi iven besar PON 20 Papua dan Pesparawi 13 Tanah Papua yang sudah semakin mendekat.

Jhon Thie politisi senior asal PDI Perjuangan itu menambahkan, kedudukan Legislatif dan Eksekutif adalah sejajar sebagai mitra penyelenggara pemerintahan daerah sehingga harus berjalan bersama, saling menghargai dan menjalin komunikasi dengan baik. Apalagi dalam mengambil sebuah kebijakan terlebih soal APBD Perubahan menurutnya harus disahkan bersama dalam Paripurna DPRD Mimika.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme, bahwa secara de facto pihaknya adalah Anggota DPRD Mimika yang sekarang berjalan sah dan secara de jure tinggal menunggu eksekusi pengaktifan kembali oleh SK Gubernur Papua.

Menurutnya, sesuai informasi dari ‘orang dalam’ di Pemprov Papua, SK itu sudah dikeluarkan pihak Pemprov dan sekarang berada di pejabat terkait di lingkup Pemkab Mimika. Tim berwenang diminta untuk memberikan telaahan yang baik dan benar kepada Bupati Mimika sehingga kebijakan yang diambil sejalan dengan peraturan pemerintahan. (Manu)

Idul Fitri 1 Syawal 1443 H

dprd kabupaten mimika
keluarga johannes rettob
bpkad kabupaten mimika
kesbangpol kabupaten mimika
perhubungan kabupaten mimika
dprd kabupaten mimika
tanaman pangan kabupaten mimika
pendapatan daerah kabupaten mimika
tp-pkk kabupaten mimika
kampung nawaripi

Tentang Kami

Memberikan informasi yang benar karena kami Berpihak Pada Kebenaran yang Jernihnya Nyata