Main Area

pesparawi xiii
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75
HUT Republik Indonesia Ke 75

Main

Anggota DPRD Mimika Sikapi Rencana Ganti Rugi Penggusuran Rumah Warga

Timika,TabukaNews.com -  Menyikapi rencana ganti rugi penggusuran rumah atau tanah milik warga baik Papua dan Non papua di beberapa titik untuk pelebaran jalan, maka Anggota DPRD Mimika dari Komisi B, Karel Gwijangge,S.IP pemerintah daerah harus lebih jeli dan memberikan kompensasi ayng wajar bagi masyarakat.
 “Bila terjadi pembongkaran dan penggusuran rumah atau lahan usaha tanpa melakukan ganti rugi atau kompensasi, maka  sama saja dengan pemerintah sengaja memiskinkan warganya.” Terang Karel Gwijanggae, Di Gadung DPRD Mimika,Selasa (28/7/20).
Menurutnya, mesyarakat membutuhkan kebijakan pemerintah dalam rangka menata dan membangun berbagai infrastruktur, namun perlu adanya kebijakan bagi pemerintah untuk tetap memberikan ganti rugi akibat pengembangan kota.
“Kami berharap pemerintah bisa bijaksana, agar tetap ada ganti rugi  karena mereka telah bersusah payah membangun rumah dari hasil keringat dan perjuangan mereka,” terganya.
Menurut Karel, banyak warga masyarakat yang dirugikan dengan pengembangan kota Timika bila ada anggapan pemerintah bahwa rumah yang tidak punya dokumen kepemilikan yang lengkap kemudian tidak diberi ganti rugi.
“Saya kira pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan untuk bongkar rumah warga dalam rangka pelebaran jalan tanpa ganti rugi sedikitpun. Ini sama saja pemerintah sengaja memiskinkan warganya,” ujarnya.
Karena menurutnya, rumah yang mereka bangun bertahun-tahun dengan bersusah payah mungkin  dengan kredit untuk memiliki rumah. Karena itu, sekalipun warga tidak punya dokumen tapi karena rumah mereka dibongkar, maka perlu ada ganti rugi,”pinta Karel.
Dirinya berharap, Pemerintah dengan APBD yang sangat tinggi harus ada ganti rugi bagi warga yang terkena dampak dari pembangunan.
“Kalau rumahnya dibongkar dan tanpa ganti rugi, lalu mereka kembali membangun dari nol. Ini saya kira tidak bijaksana, apalagi yang mengalami hal ini adalah orang asli Papua. Pemerintah wajib memberikan kompensasi ganti rugi yang sesuai,”katanya.
Untuk itu, dirinya berharap 35 dewan harus menyikapi hal ini, jangan biarkan masyarakat menderita. (tim)

2020 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika