Main Area

bayar pajak daerah
pesparawi xiii kab mimika
PON XX Papua

Main

Anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 Palang Kantor DPRD Tuntut Diaktifkan Sesuai Keputusan PTUN

 

Timika,TabukaNews.com -  Pasca keputusan Inkraht dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura  Nomor : 2/PEN.INKRAHT/202/PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021, sejumlah anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 melalukan aksi pemalangan akses masuk ke kantor DPRD Mimika yang terletak di Jalan Cendrawasih SP 2, Timika, Papua, Senin (28/6) pagi tadi. 

Beruntung aparat kepolisian setelah mendapat laporan langsung menuju lokasi aksi untuk mengamankan jalannya aksi tersebut, sekaligus memberikan arahan kepada para anggota legislative itu.

Mereka melakukan pemalangan dengan membuang pasir timbunan persis di depan pintu gerbang utama, dan menutup pintu serta memasang sebuah spanduk ukuran besar bertuliskan, “Mendapatkan Keputusan Inkraht maka SK Gubernur Nomor 155/266 tahun 2019 tertanggal 14 September 2019 tentang peresmian keanggotaan DPRD Mimika dinyatakan Gugur Demi Hukum”.

Yohanes Kibak kepada wartawan  menegaskan, aksi pemalangan kantor DPRD Mimika ini murni dari sejumlah anggota DPRD Periode lalu dan tanpa ada diboncengi oleh kepentingan siapapun. Menurut dia, perjuangan selama 1 tahun 6 bulan dan hasilnya telah ada dan dinyatakan menang.

“Kami telah berjuang satu tahun enam bulan dan kami dinyatakan menang, panglima tertinggi di negara ini adalah hukum. Karena itu, kami minta Gubernur Papua segera mengaktifkan DPRD lama selama satu tahun masa tugas, kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan ikut terprovokasi dengan aksi ini. Ini murni kami dewan lama yang bertanggungjawab,”tegas Kibak.

Kibak menambahkan, bahwa sejak putusan inkraht dari MA keluar, otomatis keanggotaan DPRD Mimika vakum. “Sekarang tidak ada anggota dewan, semuanya mantan. Jadi kami minta gubernur segera keluarkan SK pengaktifan kami setelah SK Nomor 155 dibatalkan,”tegasnya.

Dalam aksinya itu, pihaknya tetap mengedepankan hukum sehingga tidak ada unsur di balik kepentingan, semata-mata hanya untuk melihat tegaknya keadilan lewat realisasi dari Pemprov Papua terhadap perkara hukum yang telah dimenangkan mereka di Mahkamah Agung. 

“Kami yang menggelar aksi di sini bersama aparat keamanan di sini untuk mengawal situasi. Biar kami saja yang ada di sini sampai gubernur dan bupati turun tangan selesaikan masalah ini, kami tuntut gubernur segera tindaklanjuti putusan hukum yang sudah inkraht,” tandasnya.

Anggota DPRD Mimika periode 2014-291 telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau ‘Inkraht’  dengan Nomor : 2/PEN.INKRAHT/2020/PTUN.JPR tertanggal 8 Juni 2021 terkait dengan perkara Nomor 2/G/2020/PTUN JPR gugatan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 155/266/Tahun 2019  tentang pelantikan anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024  dan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, Kuasa Hukum anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.(Tim)

2021 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika