Main Area

Main

Aksi 21 Mei Mencoreng Proses Demokrasi di Indonesia

Wakil Direktur Yahamak Kabupaten Mimika Arnold Ronsumbre/Foto: Ricky Lodar

Timika, Tabukanews.com - Wakil Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Kabupaten Mimika Arnold Ronsumbre menyayangkan terjadinya aksi didepan kantor Bawaslu dan beberapa tempat lainnya di inu kota pada tanggal 21 dan 22 Mei lalu, yang mana telah mencoreng proses demokrasi yang sudah berjalan dan menelan korban jiwa.

"Kami sendiri melihat bahwa kejadian yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei itu sudah sangat melecehkan skali bangsa kita, jadi kami minta kepada penegak hukum dalam hal ini TNI Polri untuk segera menangkap para pelaku dan proses hukum," kata Arnold ketika ditemui di jalan Cendrawasih, Senin (27/5).

Menurutnya, para elit politik, atau tokoh nasional yang juga sebagai warga negara yang baik harus bisa  memberikan contoh menunjukan sikap kedewasaan dalam berpolitik, dan tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengganggu stabilitas keamanan negara.

Dengan kejadian tersebut, bisa dilihat bahwa, oknum-oknum yang mengenrahkan massa tidak siap untuk menerima kekalahan.

"Para elit politik tokoh nasional dan juga sebagai warga negara yang baik saya mohon dengan hormat agar tunjukkanlah kepribadianmu dengan menunjukan jalan yang baik bagi kami rakyat Indonesia karena kami sangat kecewa dengan adanya mobilisasi massa," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada para elit politik agar lebih dewasa dalam berdemokrasi. Hargailah proses pemilu yang msih berjalan, hargailah proses hukum yang masih berjalan dan bisa menerima hasil keputusan nantinya. Sebab, kalah dan menang merupakan hal biasa dalam kanca politik.

"Kami minta kepada elit politik untuk tunjukan kedewasaan sebagai publik yang menjadi contoh bagi masyarakat, hargailah proses pemilu yang sudah berlangsung dan hargai proses hukum yang sementara berjalan, dan menghargai keputusan yang nantinya akan dikeluarkan MK," ungkapnya.

Terlepas dari aksi 21 Mei. Pihaknya meminta kepada semua pihak agar tidak mengerahkan massa nantinya pada saat penetapan hasil keputusan MK, serta mendukung pihak keamanan dalam melaksanakan pengamanan.

"Kami mohon supaya peserta pemilu untuk tidak memobilisasi massa dan juga tidak main hakim sendiri tapi kaki harus tunggu keputusan dari MK, jadi kami dari lembaga mendukung penuh kinerja TNI Polri dalam mengawal proses demokrasi," katanya. (Jrl).

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika