Main Area

Pelantikan dprd mimika

Main

5 Fraksi DPRD Mimika Setujui 18 Raperda Ditetapkan Jadi Perda

Penyerahan dokumen 18 Perda dari Ketua DPRD Mimika Eltinus B Mom, SE kepada Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, S. Sos. MM/Foto:Tim

Timika, Tabukanews.com - 5 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika menyetujui 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika ditetapkan menjadi Perda melalui rapat Paripurna IV masa sidang III DPRD Kabupaten Mimika dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi yang berlangsung di ruang sidang paripurna, Jumat (25/10).

Hadir dalam Rapat paripurna IV masa sidang III Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, S. Sos. M.M, Wakil Ketua II DPRD Mimika Nataniel Murib, Forkopimda dan 5 fraksi, serta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Mimika.

Pada pandangan akhir dari Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh M Nurman S Karupukaro menyetujui 18 Raperda yang diusulkan agar selanjutnya di tetapkan menjadi Perda. Namun, ada beberapa catatan penting bagi Pemerintah agar menempatkan anak-anak asli Mimika (Amungme dan Kamoro) pada jabatan pimpinan OPD, serta adanya penegasan dari pimpinan daerah terkait kehadiran pimpinan OPD saat rapat paripurna yang sangat minim atau diwakili.

"Kami setujui untuk ditetapkan jadi Perda," kata Nurman.

Pada kesempatan yang sama pandangan akhir Fraksi Bulan Bintang (BB) yang disampaikan oleh Viktor Kabei mengatakan, kami menyetujui 18 Raperda itu untuk ditetapkan menjadi perda, hanya saja terdapat perubahan terhadap 5 Raperda yang diusulkan harus diperkuat dengan adanya peraturan bupati untuk selanjutnya dilaksanakan.

"Kami setuju, cuma 5 Raperda perubahan itu harus dudukan dengan Perbup," kata Viktor.

Pandangan akhir Fraksi Amanat Hati Rakyat (AHR) yang disampaikan oleh Saleh Alhamid mengatakan, juga menyetujui penetapan Raperda menjadi Perda. Hanya saja menjadi catatan bagi Pemda agar diperhatikan usulan dua nama untuk pemberian nama jalan, serta penyidik di internal Pemkab Mimika.

"Saya (Fraksi AHR) setuju dan kiranya bisa dilaksanakan, hanya saja perlu diperhatikan masalah nama jalan, penyidik dilingkup pemda sendiri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan," kata Saleh.

Pandangan akhir fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang disampaikan oleh Hadi Wiyono, SE mengatakan, 18 Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda harus disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan bjsa diimplementasikan.

"Setelah ini harus ada sosialisasi untuk masyarakat," katanya. 

Sementara itu, Pandangan akhir fraksi Mimika bersatu yang sampaikan oleh Aser Gobai meminta kepada Pemda agar melakukan evaluasi untuk satu tahun berjalan setelah Perda-periksa tersebut di laksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat pencapaian baik dari viskal maupun larangan-larangannya.

"Pemda harus komitmen dalam melaksanakan perdana yang telah ditetapkan, setelah perda ini ditetapkan selama satu tahun harus dievaluasi," katanya.

Perlu diketahui, 18 Raperda yang ditetapkan menjadi Perda berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan DPRD Mimika Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penetapan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2019. Diantaranya, Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Raperda Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mimika.

Raperda Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan.

Raperda Tentanng Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Raperda Tentang Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Kabupaten Mimika.

Raperda Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Raperda Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Raperda Tentang Pinjaman Daerah.

Raperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Jom'O Mimika Kabupaten Mimika.

Raperda Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan, Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Timika Tahun 2017-2037.

Raperda Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Raperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Raperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda Tentang Perusahan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera.

Raperda Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika.

Usai ditetapkan, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, S. Sos. MM dalam sambutannya mengatakan, mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Mimika yang telah menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mimika beberapa waktu yang lalu, dan juga telah menerima dan membahas 18 Raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Dasar pertimbangan pengajuan delapan belas raperda oleh Pemkab Mimika dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi riil di masyarakat.

"Penetapan Raperda menjadi Perda berdasarkan perintah UU," kata Wakil Bupati Mimika, Jumat (25/10).

Setelah mendengarkan seluruh pandangan akhir fraksi-fraksi, saya atas nama pemerintah akan melaksanakan berbagai catatan, harapan, dan masukan yang telah diberikan sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama, yakni mewujudkan masyarakat mimika cerdas, aman, damai, dan sejahtera dapat kita capai dan wujudkan.

Dengan telah dibahas dan ditetapkannya delapan belas Raperda  yang diajukan oleh Pemkab Mimika menjadi Perda, diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak yang ada di daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pengusaha, dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang ada, dengan menjadikan Perda dimaksud sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan kegiatannya.

"Ada beberapa catatan bagi kami, dan diharapkan dalam menjadi landasan hukum bagi semua," harapnya.

Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE dalam sambutannya mengatakan, baru saja DPRD Mimika bersama Pemkab Mimika telah menetapkan 18 Perda yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan diberbagai bidang sesuai kebutuhan daerah.

"Kita sudah tetapkan Perda sebagai dasar pelaksanaan kegiatan," Kata Elminus.

Ia menjelaskan, sebanyak 5 Perda tentang retribusi daerah yaitu, Retribusi pelayanan kepelabuhanan, Retribusi ijin usaha perikanan, Retribusi tempat pelelangan ikan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi penjualan produksi usaha daerah, sedangkan 13 Perda yang lain mencakup pedoman tentang Pedoman dan pengelolaan tentang kepegawaian, Pedoman dan pengeolaan tentang kesehatan melalui pencegahan penularan rabies dan penanggulangan HIV/Aids, IMS, Pedoman dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup baik melalui pengelolaan dan penataan kualitas pemukiman kumuh dan rencana detail tata ruang kota Timika hingga tahun 2037 mendatang, dan pedoman dan perwujudan pemberian nama jalan.

"Ada 5 Perda tentang retribusi dan sisanya13 yang dijadikan sebagai pedoman," jelasnya.

Ia menambahkan, perlu menjadi perhatian dari OPD untuK memperhatikan visi Kabupaten Mimika tahun 2019- 2024 yang mana mereka dituntut untuk meningkatkan peran serta secara optimal agar dapat menciptakan masyarakat Mimika yang aman, damai, sejahtera dan mampu bersaing disegala sektor dalam perkembangan yang terjadi secara nasional, juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi daerah ini melalui kerjasama yang baik.

"OPD dituntut kerja mengacu pada visi misi Kabupaten Mimika, mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menuju sejahtera," tambahnya. (Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika