Main Area

Main

12 Mantan Anggota DPRD Mimika Walk Out Dari Ruangan Paripurna

Ke 12 anggota DPRD foto bersama seusai memberikan keterangan alasan walk out kepada wartawan./ Foto : Tim/TabukaNews.Com

 

Timika,TabukaNews.Com – Belum ada tindak lanjut surat mendagri kepada Gubernur Papua,  sebanyak 12 mantan anggota DPRD Mimika memilih walk out dari ruangan Paripurna dalam Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Dan Peresmian Anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2019-2024, yang digelar di Gedung DPRD Mimika,Senin (25/11).

Viktor Kabey, satu anggota DPRD Mimika yang memilih walk out,mengatakan bahwa surat Mendagri itu tembusan kepada ketua DPRD untuk meminta koordinasi dengan Gubernur terkait dengan apakah penjelasan tentang masa jabatan.

"Itu sesuai dengan UU dan saya kira semua sudah tahu.Sebenarnya tidak ada masalah namun masalahnya kita harus tunggu waktu satu atau dua hari kedepan untuk pak gubernur menindaklanjuti surat itu,karena berapa hari kemarin liburan dan baru tadi pagi akan diproses surat itu. Jadi mohon kesabarannya jangan dulu peresmian,". Kata Viktor kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika,Papua.

Terkait dengan hal itu,kata Viktor bahwa dirinya sudah menghubungi bagian biro hukum Provinsi.

"Kata orang disana baru dinaikkan dan sekarang sedang diproses. Dan untuk prosesnya dalam bentuk apa kami tidak tahu.Kami mohon sabar dulu terkait surat ini,tapi dipaksakan maka kita walk out. Sebenarnya kita tidak minta apa-apa tapi kita mau UU ini dijalankan sesuai dengan mestinya,"katanya.

Terkait dengan proses pelantikan berjalan terus,katanya bahwa akan melakukan gugatan ke PTUN.

"Kita bukan niat mau menjatuhkan.Teman- teman sudah ketemu dengan Mendagri. Kita pasti lakukan gugat ke PTUN dan ini untuk yang terbaik,"katanya.

Sementara Yohanes Kibak menambahkan bahwa terkait dengan surat yang dikeluarkan pada tanggal 19 November dari Mendagri tersebut itu ketika dirinya bersama sejumlah anggota DPRD lainnya berjumlah 25 orang secara langsung bertemu Mendagri.

"Jadi saat itu kami sampaikan didepan menteri bahwa apapun yang terjadi didaerah pa menteri jangan kaget. Dan pa menteri sendiri katakan jangan dulu, dan dia katakan bahwa apapun permintaan kalian besok siang akan dijawab,tapi bukan besok siang namun langsung malamnya dijawab karena melihat masalah ini serius makanya surat itu baru dikasih ke Gubernur. Tapi karena tanggal merah maka hari ini baru proses dan kami tidak larang untuk proses pelantikannya tapi kita minta waktu dulu,"terangnya.

Menurutnya,bahwa surat dari Mendagri itu lampu merah ,oleh karena itu harus menunggu tanggapan dari Gubernur.

"Kami siap menerima hasilnya apapun terkait tanggapan dari Gubernur soal surat Mendagri .Surat dari Mendagri itu sudah jelas, kami yang merasa dirugikan satu tahun tidak jalan itu tetap kami gugat ke PTUN,"ungkapnya.(Tim)

2019 TabukaNews.com | Designed by Putra Timika Informatika